Konstruksi Realitas Pemberitaan

Konstruksi Realitas Pemberitaan

Berita adalah hasil konstruksi sosial di mana selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Dengan demikian, berita yang kita baca adalah hasil dari konstruksi kerja jurnalistik. Menurut pandangan konstruksionis, berita bersifat subjektif. Hal ini dikarenakan opini tidak bisa dihilangkan karena ketika meliput, wartawan melihat dengan perspektif dan pertimbangan subjektif. Maka, media bukan merupakan saluran bebas, media mengonstruksi realitas sesuai dengan pandangan tertentu, bias, dan unsur pemihakkan. Pandangan konstruksionis memandang media sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Dengan demikian, berita tidaklah dibentuk dalam ruang hampa.

Ekternalisasi sebagai bagian dari penyesuaian dari dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia, sedangkan obyektivasi sebagai interaksi sosial dalam dunia intersubyektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi dan internalisasi merupakan upaya individu mengidentifikasikan diri dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggota.

Pasca reformasi, media massa memegang peranan penting dalam kehidupan politik di Indonesia. Kekuasaan media dalam menyajikan atau melaporkan peristiwa-peristiwa politik dalam bentuk berita sering memberi dampak signifikan bagi perkembangan politik di tanah air. Media massa bukan saja sebagai sumber informasi politik, tetapi menjadi faktor pemicu terjadinya perubahan politik. Hal ini mengingat kemampuan dan kekuasaan media massa dalam mempengaruhi masyarakat atau khalayak dalam hal ini adalah pemirsa lewat pembentukan opini dan wacana yang diwartakan.[1]

Sejak diundangkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, penyiaran tidak lagi menjadi monopoli Pusat. Sebagai konsekuensinya lahir televisi lokal di berbagai daerah yang merupakan media penyiaran lokal dengan jangkauan terbatas pada wilayah dan target pemirsa lokal di tempat stasiun televisi lokal bersiaran.

Kontruksi realitas pada dasarnya adalah menceritakan, mengonseptualisasikan peristiwa, keadaan tertentu.[2] Tiap aktor sosial berperan dalam proses konstruksi realitas ini, termasuk media televisi lokal. Lebih-lebih bila objek pemberitaan atau peristiwa yang terjadi adalah masalah yang kontroversial, dan menjadi ajang pemikiran/ ideologi serta kelompok tertentu. Karena begitu banyak realitas, media harus melakukan proses filtering, mana yang akan ditampilkan dan mana yang tidak. Begitu juga dengan penayangan berita di televisi lokal, sebelum ditayangkan selalu di edit di bagian editor, mana yang akan ditampilkan dan mana yang tidak dapat ditampilkan. Setelah melalui pengeditan barulah berita itu ditampilkan di media televisi.

Proses konstruksi realitas dalam media massa dimulai dengan adanya realitas pertama berupa keadaan, benda, pikiran, orang, peristiwa, dan sebagainya.[3] Secara umum sistem komunikasi adalah faktor yang mempengaruhi seseorang dalam membuat wacana. Secara tidak langsung, dinamika internal dan eksternal sangat mempengaruhi proses konstruksi. Hal ini juga menunjukan bahwa pembentukan wacana tidak berada pada ruang vakum.

Pengaruh tersebut bisa datang dari pribadi dalam bentuk kepentingan idealis, ideologis, dan sebagainya maupun dari kepentingan eksternal dari khalayak sasaran sebagai pasar, sponsor, dan sebagainya.

Adapun fungsi dan peranan pers Berdasarkan ketentuan pasal 33 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, fungsi pers ialah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.[4] Sementara Pasal 6 UU Pers menegaskan bahwa pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut: memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui menegakkkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benarmelakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Berdasarkan fungsi dan peranan pers yang demikian, lembaga pers sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi (the fourth estate) setelah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif , serta pembentuk opini publik yang paling potensial dan efektif. Fungsi peranan pers itu baru dapat dijalankan secra optimal apabila terdapat jaminan kebebasan pers dari pemerintah. Menurut tokoh pers, Jakob Oetama, kebebsan pers menjadi syarat mutlak agar pers secara optimal dapat melakukan peranannya. Sulit dibayangkan bagaiman peranan pers tersebut dapat dijalankan apabila tidak ada jaminan terhadap kebebasan pers. Pemerintah orde baru di Indonesia sebagai rezim pemerintahn yang sangat membatasi kebebasan pers. Hal satu ini terlihat, dengan keluarnya Peraturna Menteri Penerangan No. 1 tahun 1984 tentang Surat Izn Usaha penerbitan Pers (SIUPP), yang dalam praktiknya ternyata menjadi senjata ampuh untuk mengontrol isi redaksional pers dan pembredelan.[5]

Dalam membuat liputan berita politik atau kebijakan pemerintah yang memiliki dimensi pembentukan opini publik. Media massa umumnya melakukan tiga kegiatan sekaligus yang dipakai untuk mengkonstruksi realitas. Pertama, menggunakan simbol-simbol politik (langue of politic), kedua, melaksanakan strategi pengemasan pesan (framing strategies), ketiga, melakukan fungsi agenda setting media (agenda setting function). Ketika tiga tindakan dilakukan oleh sebuah media dipengaruhi oleh berbagai faktor internal berupa kebijakan redaksional tertentu mengenai suatu kekuatan politik, kepentingan politik para pengelola media, relasi media dengan sebuah kekuatan politik tertentu, dan faktor eksternal seperti tekanan pasar pembaca atau pemirsa, sistem politik yang berlaku, dan kekuatan-kekuatan luar lainnya. Dengan demikian boleh jadi satu peristiwa politik bisa menimbulkan opini publik yang berbeda-beda tergantung dari cara masing masing media mengkonstruksi berita dari kebijakan pemerintah.[6]

Menurut Fishman ada dua kecenderungan bagaimana proses produksi berita dilihat. Pandangan pertama sering disebut sebagai pandangan seleksi berita (selectivity of news). Seleksi ini dari wartawan di lapangan yang akan memilih mana yang penting dan mana yang tidak penting.

Setelah berita itu masuk ke redaktur, akan diseleksi lagi dan disunting dengan menekankan bagian mana yang perlu ditambah. Pandangan ini mengandaikan seolah-olah ada realitas yang benar-benar riil yang ada di luar diri wartawan. Realitas yang riil itulah yang akan diseleksi oleh wartawan kemudian dibentuk dalam sebuah berita.

Pendekatan kedua yakni pendekatan pembentukan berita (creation of news). Dalam perspekif ini, peristiwa bukan diseleksi melainkan dibentuk. Wartawanlah yang membentuk peristiwa.

Menurut kaum konstruktivis, berita adalah hasil konstruksi sosial di mana selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Berita yang kita baca adalah hasil dari konstruksi kerja jurnalistik. Menurut pandangan konstruksionis, berita bersifat subjektif. Ini dikarenakan opini tidak bisa dihilangkan karena ketika meliput, wartawan melihat dengan perspektif dan pertimbangan subjektif.[7]

Penyampaian sebuah berita ternyata menyimpan subjektivitas penulis. Bagi masyarakat biasa, pesan dari sebuah berita akan dinilai apa adanya. Berita akan dipandang sebagai barang suci yang penuh dengan objektivitas. Tapi, berbeda dengan kalangan tertentu yang memahami betul gerak pers. Mereka akan menilai lebih dalam terhadap pemberitaan, yaitu dalam setiap penulisan berita menyimpan ideologis/ latar belakang seorang penulis.

Tegar Roli A.

*Humas UMP dan Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (MPI PDM) Banyumas

[1] Wisnu Martha Adiputra, Berkawan dengan Meida, (Yogyakarta: Yayasan TiFA dan Pusat Kajian Media dan Budaya Populer Yogyakarta, 2009) hal. 105

[2] Burhan Bungin, Konstruksi Sosial Meida Massa, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2008), hal. 13

[3] Burhan Bungin, Konstruksi Sosial Meida Massa, hal. 25

[4]Askurifai Baksin, Jurnalistik Televisi Teori dan Praktik, (Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2016) hal 47

[5] Ibnu Hamad, Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa : Sebuah Study Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-berita Politik, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 38

[6] Ibnu Hamad, Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa : Sebuah Study Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-berita Politik, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 2 – 3

[7] Burhan Bungin, Konstruksi Sosial Meida Massa, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2008), hal. 11

263 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Share/Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Required fields are marked *