Zakat & Pajak

Zakat & Pajak

Zakat, menurut Ibnu Manzur, seperti yang dikutip olah Supani, dari segi bahasa mempunyai arti nama (subur, tambah besar/berkembang) thaharah (kesucian), barokah (keberkahan), dan tazkiyah (pensucian). Sedangkan pengertian zakat menurut syara adalah pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.[1]

Sementara itu, menurut Sayydi Sabiq dalam Fiqh Sunnah Juz I mendefinisikan zakat sebagai suatu sebutan bagi sesuatu (harta) yang menjadi hak Allah SWT yang dikeluarkan oleh manusia untuk fakir miskin. Menurut Asy-Syaukani, zakat didefinisikan sebagai memberikan suatu bagian dari harta yang sudah sampai nishabnya kepada orang fakir dan lain-lainnya, tanpa ada halangan syar’I yang melarang kita melakukannya,

Meskipun para ulama mengemukakan definisi zakat dengan redaksi yang berbeda, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Sedangkan pajak, menurut Rohmat Sumitro seperti halnya dikutip oleh Supani, adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal langsung, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selain itu, menurut Sommerfeld, bahwa pajak adalah perpindahan harta, sumber ekonomis dari sector swasta kepada pemerintah.[2]

  1. Pandangan Ulama Tentang Zakat dan Pajak

Sebagai seorang muslim yang ada di Indonesia, selain kewajiban untuk membayar zakat, juga diwajibkan untuk membayar pajak. Hal ini lumrah, karena Indonesia adalah negara hukum. Sebagai seorang muslim dan warga negara yang baik, sudah sepantasnya kita mentaati aturan yang ada dalam undang-undang. Kemudian muncul suatu pertanyaan sederhana, “Bagaimana seharusnya atau sebaiknya penunuaian dua kewajiban tersebut?”

Menyikapi hal tersebut, beberapa ulama mempunyai pandangan yang berbeda. Dari beberapa pandangan ulama yang ada, bisa dipilah menjadi tiga macam.[3] Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa zakat dan pajak berbeda, satu sama lain berdiri sendiri dan tidak dapat disamakan. Kebanyakan ulama Indonesia menganut pandangan ini.

Pandangan kedua, berpendapat bahwa zakat dan pajak hakikatnya sama. Bagi seorang muslim yang meniatkan pembayaran pajak pemerintah Indonesia sebagai pembayaran zakat adalah sah dan ia pun dianggap telah menunaikan kewajiban sosialnya (lewat) negara. Sedangkan pandangan ketiga, prinsipnya sama dengan pandangan pertama, zakat tidak sama dengan pajak, namun pembayaran zakat dapat dipandang sebagai biaya usaha. Oleh sebab itu, zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan oleh muzakki dapat diperhitungkan sebagai pengurang besarnya penghasilan kena pajak muzakki.

                [1] Supani, Zakat di Indonesia, (Purwokerto: StainPress) hal. 2

                [2] ibid

                [3] Ibid, hal 175

551 kali dilihat, 15 kali dilihat hari ini

Share/Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Required fields are marked *